Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S.Inf menegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak bisa berjalan optimal tanpa kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025 di Hotel Karebosi Premier Condotel. Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan sekolah, organisasi masyarakat, serta tokoh pendidikan. Dalam sambutannya, Odhika menyoroti pentingnya pemahaman kolektif terhadap substansi perda agar tujuan pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas dapat tercapai. “Perda ini adalah payung hukum penting bagi semua pihak dalam menjalankan peran strategis dalam dunia pendidikan. Tanpa kesadaran dan partisipasi semua lapisan masyarakat, niscaya regulasi ini hanya akan menjadi dokumen mati,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi, tiga narasumber dihadirkan untuk mengupas perda secara menyeluruh dari sisi hukum, teknis pelaksanaan, hingga perspektif pembangunan karakter dalam dunia pendidikan. Muktamar Djamil, SH, selaku praktisi hukum, menjelaskan pentingnya legal standing perda ini dalam memperkuat tata kelola pendidikan. Menurutnya, Perda No. 1 Tahun 2019 memberikan legitimasi kuat bagi pemerintah kota untuk membuat kebijakan afirmatif yang mengutamakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga. “Pendidikan adalah hak dasar, dan perda ini hadir sebagai jaminan hukum bahwa negara, dalam hal ini pemerintah kota, berkewajiban menghadirkannya secara merata dan adil,” ujar Muktamar. Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberi masukan atas pelaksanaan perda tersebut. “Partisipasi publik menjadi kunci. Ketika masyarakat memahami isi perda, mereka akan lebih kritis dan konstruktif dalam mengawal implementasinya,” tambahnya.

Narasumber kedua, Sukimin Suardi, memaparkan urgensi penguatan karakter dalam sistem pendidikan lokal. Ia menyatakan bahwa perda ini bukan hanya bicara soal sarana dan prasarana, tetapi juga menekankan pembentukan peserta didik yang unggul secara moral dan intelektual. “Salah satu poin krusial dari perda ini adalah upaya membangun karakter siswa yang cinta tanah air, jujur, dan bertanggung jawab,” tutur Sukimin. Dalam pandangannya, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, tapi juga proses pembentukan nilai. Ia menambahkan, “Ketika perda ini ditegakkan secara menyeluruh, maka kita tidak hanya mencetak generasi cerdas, tapi juga generasi berintegritas.”

Menambah perspektif dari sisi teknis pelaksanaan, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati SPP, menyampaikan bahwa Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah program turunan dari perda tersebut, mulai dari peningkatan kompetensi guru, penguatan kurikulum muatan lokal, hingga digitalisasi layanan pendidikan. Ia menyebut bahwa tantangan terbesar masih berkutat pada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh kecamatan. “Kami menyadari bahwa pemerataan sarana prasarana masih menjadi pekerjaan rumah, tetapi lewat perda ini, kami punya dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan anggaran dan program strategis di bidang pendidikan,” kata Kurniati. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. “Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah juga diatur secara tersirat dalam perda. Artinya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah,” tegasnya.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi diskusi. Salah seorang peserta menanyakan bagaimana pengawasan DPRD dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi perda ini di tingkat sekolah. Menanggapi hal tersebut, Odhika menyampaikan bahwa Komisi D telah memiliki mekanisme rutin dalam bentuk kunjungan kerja, rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, serta laporan hasil pelaksanaan perda yang bisa diakses publik. “Kami pastikan bahwa semua program yang bersumber dari perda ini dievaluasi secara berkala dan transparan,” jawabnya. Pertanyaan lainnya datang dari peserta yang menyoroti nasib sekolah swasta dalam konteks perda ini. Muktamar Djamil menjelaskan bahwa perda berlaku umum, dan sekolah swasta tetap menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang dilindungi regulasi. Sementara itu, pertanyaan ketiga mengarah pada peran teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurniati menjawab bahwa pemerintah telah mengembangkan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis digital untuk mempermudah pelaporan, perencanaan, dan evaluasi pembelajaran di semua jenjang sekolah.

Moderator kegiatan, Rini dari unsur keuangan, memastikan jalannya diskusi berlangsung tertib dan terarah. Ia juga memfasilitasi interaksi aktif antara peserta dan narasumber. Dalam penutupannya, Rini mengapresiasi dedikasi A. Odhika Cakra Satriawan dalam memperjuangkan pendidikan berkualitas melalui saluran legislasi. “Kegiatan ini menjadi cerminan nyata bahwa DPRD tidak hanya membuat kebijakan, tapi juga hadir langsung mendengarkan aspirasi masyarakat,” ucap Rini. Kegiatan ditutup dengan harapan agar sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat terus diperkuat demi kemajuan pendidikan di Makassar. Dalam pernyataan terakhirnya, Odhika kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan rakyat. “Pendidikan adalah fondasi masa depan Makassar. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjaganya,” tutupnya dengan penuh semangat.

Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S.Inf menegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak bisa berjalan optimal tanpa kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025 di Hotel Karebosi Premier Condotel. Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan sekolah, organisasi masyarakat, serta tokoh pendidikan. Dalam sambutannya, Odhika menyoroti pentingnya pemahaman kolektif terhadap substansi perda agar tujuan pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas dapat tercapai. “Perda ini adalah payung hukum penting bagi semua pihak dalam menjalankan peran strategis dalam dunia pendidikan. Tanpa kesadaran dan partisipasi semua lapisan masyarakat, niscaya regulasi ini hanya akan menjadi dokumen mati,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi, tiga narasumber dihadirkan untuk mengupas perda secara menyeluruh dari sisi hukum, teknis pelaksanaan, hingga perspektif pembangunan karakter dalam dunia pendidikan. Muktamar Djamil, SH, selaku praktisi hukum, menjelaskan pentingnya legal standing perda ini dalam memperkuat tata kelola pendidikan. Menurutnya, Perda No. 1 Tahun 2019 memberikan legitimasi kuat bagi pemerintah kota untuk membuat kebijakan afirmatif yang mengutamakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga. “Pendidikan adalah hak dasar, dan perda ini hadir sebagai jaminan hukum bahwa negara, dalam hal ini pemerintah kota, berkewajiban menghadirkannya secara merata dan adil,” ujar Muktamar. Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberi masukan atas pelaksanaan perda tersebut. “Partisipasi publik menjadi kunci. Ketika masyarakat memahami isi perda, mereka akan lebih kritis dan konstruktif dalam mengawal implementasinya,” tambahnya.

Narasumber kedua, Sukimin Suardi, memaparkan urgensi penguatan karakter dalam sistem pendidikan lokal. Ia menyatakan bahwa perda ini bukan hanya bicara soal sarana dan prasarana, tetapi juga menekankan pembentukan peserta didik yang unggul secara moral dan intelektual. “Salah satu poin krusial dari perda ini adalah upaya membangun karakter siswa yang cinta tanah air, jujur, dan bertanggung jawab,” tutur Sukimin. Dalam pandangannya, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, tapi juga proses pembentukan nilai. Ia menambahkan, “Ketika perda ini ditegakkan secara menyeluruh, maka kita tidak hanya mencetak generasi cerdas, tapi juga generasi berintegritas.”

Menambah perspektif dari sisi teknis pelaksanaan, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati SPP, menyampaikan bahwa Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah program turunan dari perda tersebut, mulai dari peningkatan kompetensi guru, penguatan kurikulum muatan lokal, hingga digitalisasi layanan pendidikan. Ia menyebut bahwa tantangan terbesar masih berkutat pada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh kecamatan. “Kami menyadari bahwa pemerataan sarana prasarana masih menjadi pekerjaan rumah, tetapi lewat perda ini, kami punya dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan anggaran dan program strategis di bidang pendidikan,” kata Kurniati. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. “Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah juga diatur secara tersirat dalam perda. Artinya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah,” tegasnya.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi diskusi. Salah seorang peserta menanyakan bagaimana pengawasan DPRD dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi perda ini di tingkat sekolah. Menanggapi hal tersebut, Odhika menyampaikan bahwa Komisi D telah memiliki mekanisme rutin dalam bentuk kunjungan kerja, rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, serta laporan hasil pelaksanaan perda yang bisa diakses publik. “Kami pastikan bahwa semua program yang bersumber dari perda ini dievaluasi secara berkala dan transparan,” jawabnya. Pertanyaan lainnya datang dari peserta yang menyoroti nasib sekolah swasta dalam konteks perda ini. Muktamar Djamil menjelaskan bahwa perda berlaku umum, dan sekolah swasta tetap menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang dilindungi regulasi. Sementara itu, pertanyaan ketiga mengarah pada peran teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurniati menjawab bahwa pemerintah telah mengembangkan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis digital untuk mempermudah pelaporan, perencanaan, dan evaluasi pembelajaran di semua jenjang sekolah.

Moderator kegiatan, Rini dari unsur keuangan, memastikan jalannya diskusi berlangsung tertib dan terarah. Ia juga memfasilitasi interaksi aktif antara peserta dan narasumber. Dalam penutupannya, Rini mengapresiasi dedikasi A. Odhika Cakra Satriawan dalam memperjuangkan pendidikan berkualitas melalui saluran legislasi. “Kegiatan ini menjadi cerminan nyata bahwa DPRD tidak hanya membuat kebijakan, tapi juga hadir langsung mendengarkan aspirasi masyarakat,” ucap Rini. Kegiatan ditutup dengan harapan agar sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat terus diperkuat demi kemajuan pendidikan di Makassar. Dalam pernyataan terakhirnya, Odhika kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan rakyat. “Pendidikan adalah fondasi masa depan Makassar. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjaganya,” tutupnya dengan penuh semangat.