MAKASSAR – Apollotimes.news_ Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VI yang digelar di Kota Makassar pada Minggu, 14 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Zulhajar, S.IP., M.A., bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun komunikasi yang lebih erat antara unsur legislatif, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, peserta diajak memahami pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Masri, S.Sos., M.Si, selaku Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, hadir sebagai narasumber kedua. Ia memaparkan berbagai program pelayanan sosial yang telah dijalankan sekaligus tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan.

Masri menekankan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.

Sementara itu, narasumber ketiga, Dr. Ishak Salim, S.IP., M.A., memberikan perspektif akademis mengenai pentingnya pengawasan yang berbasis data, partisipasi publik, serta prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Jalannya diskusi dipandu oleh H. Anjas Husain, S.IP. yang bertindak sebagai moderator. Dengan suasana yang interaktif, forum berlangsung dinamis dan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun masukan konstruktif.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab yang dibagi menjadi dua sesi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan peserta untuk menggali lebih dalam berbagai isu terkait pelayanan sosial, pengawasan kebijakan daerah, serta peran masyarakat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar bersama Dinas Sosial berharap dapat memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan yang kolaboratif diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.