MAKASSAR – Apollotimes.News_Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus diperkuat melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan V yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Zulhajar, S.IP., M.A., bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Pengawasan yang efektif dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, berbagai isu terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dibahas secara terbuka. Peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam peran pengawasan sebagai instrumen penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

Narasumber kedua, Masri, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, memaparkan berbagai program pelayanan sosial yang telah dijalankan pemerintah daerah. Ia juga menjelaskan pentingnya penguatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus.

Menurut Masri, keberhasilan program sosial tidak hanya bergantung pada pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, setiap program dapat dievaluasi secara objektif demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, narasumber ketiga, Himar, S.IP., dari kalangan akademisi, menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif dalam sistem pemerintahan modern. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Himar juga menekankan bahwa fungsi pengawasan bukan semata mencari kelemahan dalam pelaksanaan program pemerintah, melainkan menjadi sarana evaluasi untuk mendorong perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Dengan pengawasan yang tepat, setiap kebijakan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Jalannya diskusi berlangsung dinamis di bawah panduan moderator Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si. Berbagai pandangan dan gagasan konstruktif mengemuka, mencerminkan tingginya perhatian peserta terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar.

Untuk memperkuat interaksi, panitia menyediakan dua sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta pertanyaan terkait kebijakan dan program pemerintah daerah. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil diskusi diharapkan menjadi masukan berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional dan berintegritas.